454 gagnapakkar fundust

Jumlah populasi ternak unggas di setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo meliputi ternak kecil dan besar : ayam buras, itik ayam petelur, dan ayam pedaging

Data surplus dan defisit ketersediaan dan kebutuhan pangan dan Harga Pangan Tingkat Konsumen

Data hasil dan kualitas produksi pangan, tingkat keamanan pangan yang bisa diperoleh dari hasil uji laboratorium

Jumlah kelompok tani dan jumlah anggota tiap kelompok, jumlah dan kualitas produksi, distribusi geografis kelompok tani

Data kualitas konsumsi pangan, data ketahanan konsumsi pangan, data produk akhir pangan, skor PPH yang diterima

Konsep pengendalian hama

Efektivitas penanganan hama yang dilakukan, evaluasi mengenai kejadian serangan hama

Data realisasi penebusan pupuk bersubsidi

Penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah Rencana Perlindungan Lahan...

Penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan kab/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah kab/ KP2B yang ditetapkan berupa...

Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan berasal dari lahan bekas hutan atau lahan Daerah yang tidak memiliki lahan cadangan sesuai dengan yang dipersyaratkan tidak perlu...

Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan berasal dari lahan bekas hutan atau lahan Daerah yang tidak memiliki lahan cadangan sesuai dengan yang dipersyaratkan tidak perlu...

Luas area KP2B yang telah ditetapkan berdasarkan data spasial dan numerik di tingkat Provinsi

Luas area KP2B yang telah ditetapkan berdasarkan data spasial dan numerik di tingkat Kab/Kota

Luas area kawasan tanaman pangan

Luas area kawasan peternakan yang diusahakan dalam rangka pemenuhan produk peternakan seperti susu, telur dan daging.

luas area kawasan perkebunan eksisting

Luas area kawasan hortikultura (luas tanam sesuai Statistik Pertanian Hortikultura/SPH)

LP2B yang ditetapkan akan dijadikan dasar dalam pemberian bantuan di bidang pertanian baik melalui APBN maupun pengendalian terhadap KP2B yang ditetapkan dalam Peraturan daerah...

LP2B yang ditetapkan akan dijadikan dasar dalam pemberian bantuan di bidang pertanian baik melalui APBN maupun pengendalian terhadap KP2B yang ditetapkan dalam Peraturan daerah...