-
Berita Acara Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan
Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dan ditandatangani oleh perwakilan... -
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi adalah penyediaan dokumen Kajian Risiko Bencana yang sah dan legal dalam bentuk data dan peta yang memberikan analisa ancaman,... -
Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi
Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi adalah penata kelolaan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat provinsi baik dalam hal status... -
Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi
Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi adalah penata kelolaan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat provinsi baik dalam hal status... -
Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota
Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan -
Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota
Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan -
Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota
Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan -
Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
BPBD Provinsi memfasilitasi BPBD Kab/Kota berkoordinasi dengan stakeholder terkait (Camat, Lurah, Kepala Desa, Fasilitator Kebencanaan dan Stakeholder lainnya) dalam penyediaan... -
Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
BPBD Provinsi memfasilitasi BPBD Kab/Kota berkoordinasi dengan stakeholder terkait (Camat, Lurah, Kepala Desa, Fasilitator Kebencanaan dan Stakeholder lainnya) dalam penyediaan... -
Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
BPBD Provinsi memfasilitasi BPBD Kab/Kota berkoordinasi dengan stakeholder terkait (Camat, Lurah, Kepala Desa, Fasilitator Kebencanaan dan Stakeholder lainnya) dalam penyediaan... -
Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam
Pelaksanaan Penyuluhan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam -
Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam penanganan mandiri atas bencana prioritas kabupaten/kota -
Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
Keluarga yang mengikuti pelatihan tanggap bencana alam terhadap bencana prioritastingkat keluarga lingkup kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk... -
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan...
Dokumen Hasil Pelaksanaa kerjasama antar lembaga dan kemitraan merupakan dokumen dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kesepakatan dalam lingkup tugas dan... -
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,...
Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, kepada pemangku dan (2)... -
SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota...
Pelatihan yg diberikan kepada SDM lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, fasilitator dan konselor keluarga dapat merujuk pada Pedoman bagi SDM Lembaga Layanan Kualitas... -
SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan...
Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan layanan penanganan perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota -
SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota...
Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan kepada LPLPP tingkat kab/kota dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan jumlah... -
perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan...
Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan kabupaten/kota -
Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan Kabupaten/Kota...
Pemberian layanan sesuai kebutuhan spesifik perempuan dalam kondisi khusus antara lain bencana, konflik, dan pengungsi kewenangan kabupaten/kota