-
Jumlah Kepala Desa Lurah, Sekretaris Desa Kelurahan, dan Perangkat Desa...
Data tentang Jumlah Kepala Desa Lurah, Sekretaris Desa Kelurahan, dan Perangkat Desa Kelurahan menurut Desa Kelurahan Pemerintah Daerah Kecamatan Tanggulangin menurut Golongan... -
Jumlah Buku yang Dipinjam di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sidoarjo Menurut...
Jumlah Buku yang Dipinjam di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sidoarjo Menurut Bulan dan Kategori Bacaan Tahun 2025 -
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Daerah...
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Daerah Kecamatan Menurut Golongan dan Jenis Kelamin -
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian...
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Daerah Kecamatan Krian Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin -
Jumlah Kepala ( Desa , Lurah ) , Sekretaris ( Desa , Kelurahan ) , Perangkat...
Jumlah Kepala ( Desa , Lurah ) , Sekretaris ( Desa , Kelurahan ) , Perangkat ( Desa , Kelurahan ) Pemerintah Daerah Kecamatan Krian menurut Golongan dan Jenis Kelamin -
Jumlah Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dan Kepala Keluarga Menurut...
Jumlah Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dan Kepala Keluarga Menurut Desa_Kelurahan di Kecamatan Krian -
Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar
There is no description for this dataset
-
Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga...
Jumlah Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat -
Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling...
SKPDB merupakan dokumen yang berisikan mekanisme koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh unsur dalam organisasi Komando Darurat Bencana untuk penanganan darurat bencana -
Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi
Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana merupakan dokumen perencanaan kedaruratan bencana daerah kabupaten/kota yang sah dan legal berisi kebijakan... -
Nilai IKA n-1
Nilai yang menunjukan kualitas air pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air sesuai dengan NSPK yang berlaku -
Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi
Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana merupakan dokumen perencanaan penanggulangan bencana daerah kabupaten/kota yang sah dan legal dan menjadi acuan penyelenggaraan... -
Nilai IKLH n-1
Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari IKA, IKU, IKTL, dan IKAL. -
Nilai IKTL n-1
Nilai yang menunjukan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku -
Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi
Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota merupakan dokumen yang berisi proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya prioritas Kabupaten/Kokta dengan... -
Nilai IKU n-1
Nilai yang menunjukan kualitas udara pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas udara sesuai dengan NSPK yang berlaku -
Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah
Merupakan penyediaan dokumen regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota untuk pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota -
Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup
Jumlah SDM yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dll dalam bidang lingkungan hidup -
Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Rencana Rehabilitasi...
Meupakan dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara BNPB/BPBD kabupaten/kota bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya... -
Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani
Data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani