-
SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota...
Pelatihan yg diberikan kepada SDM lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, fasilitator dan konselor keluarga dapat merujuk pada Pedoman bagi SDM Lembaga Layanan Kualitas... -
SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan...
Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan layanan penanganan perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota -
SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota...
Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan kepada LPLPP tingkat kab/kota dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan jumlah... -
perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan...
Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan kabupaten/kota -
Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan Kabupaten/Kota...
Pemberian layanan sesuai kebutuhan spesifik perempuan dalam kondisi khusus antara lain bencana, konflik, dan pengungsi kewenangan kabupaten/kota -
Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan...
Meliputi : (1) advokasi/ penguatan/ bimbingan teknis dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran kelembagaan PUG (Pokja, Focal Point, Gender Champion, Tim ARG, Tim Driver); (2)... -
Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan...
Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, kepada pemangku dan (2)... -
Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan...
Advokasi dan pendampingan pelaksanaan layanan perlindungan perempuan yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah terkait di Kab/Kota sesuai... -
Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk...
Pendampingan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan Kualitas Keluarga dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah terkait di Kab/Kota sesuai... -
Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu -
Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
Rekomendasi Kebijakan terkait Penguatan Jejaring Antar Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/kota dapat diperoleh dari pertemuan koordinasi, kegiatan teknis... -
Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan...
Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu -
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga
Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kebijakan teknis peningkatan kualitas keluarga dapat diilakukan melalui pertemuan koordinasi, bimtek dan kegiatan lainnya... -
organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan...
Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak -
Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha
Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan... -
organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan...
Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang polkum,... -
Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan...
Pelaksanaan Bimtek Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak kepada Perangkat Daerah. lembaga yang memiliki Layanan Kualitas Keluarga merujuk pada... -
lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota...
Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/ kota yang mengacu pada pedoman teknis... -
Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi...
Layanan perempuan korban kekerasan meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan... -
Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan
Jumlah usulan Musrenbang Desa/Kelurahan yang diverifikasi oleh Kecamatan
Šį registrą taip pat galite pasiekti pasinaudodami API (žiūrėkite API dokumentacija).