-
layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi...
Layanan AMPK meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan kabupaten/kota -
Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak...
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak, antara lain ekonomi keluarga, pencegahan kekerasan, dan pengasuhan oleh lembaga penyedia layanan tingkat kabupaten/kota -
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PelaksanaanPengarustamaan...
Meliputi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, produk hukum daerah, dan kebijakan operasional tentang penyelenggaraan PUG kewenangan kab/kota -
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak...
Sarana antara lain ruang ramah anak, ruang laktasi lembaga layanan AMPK UPTD PPA -
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga...
Pelatihan yang wajib diberikan antara lain KHA, manajeman kasus, standar pelayanan PPA, kebijakan perlindungan anak dan mediasi -
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia...
Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu -
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan...
Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat... -
Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)
Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PUG -
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas hidup anak di tingkat kabupaten/kota -
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan...
Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di tingkat... -
DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan...
KIE dalam bentuk fisik dan elektronik perlindungan AMPK di tingkat kab/kota -
Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan...
Dokumen data atau profil gender dan anak dalam sistem satu data kabupaten/kota -
Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan...
Dokumen kerjasama antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitass hidup anak untuk melaksanakan layanan -
Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan...
KIE dalam bentuk fisik dan elektronik kesetaraan gender di bidang polkum, sosbud, ekonomi -
Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi...
KIE dalam bentuk fisik dan elektronik pemenuhan hak anak -
Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan
Meliputi : 1. penyediaan, pengembangan, penyebarluasan informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, budaya, dan 2. pembentukan/ pendampingan... -
Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia
Dokumen data terpilah jenis kelamin, usia, dan disabilitas di tingkat kabupaten/kota -
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak
Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PHA -
Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan...
Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas khidup anak kewenangan kab/ kota yang mengacu pada pedoman... -
Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan
Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan provinsi