-
organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan...
Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak -
Prosedur penanganan komunikasi krisis
Prosedur penanganan komunikasi krisis yang diperbaharui minimal 1 tahun sekali dengan mengacu pada panduan nasional -
Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha
Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan... -
organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan...
Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang polkum,... -
Komunikasi krisis yang telah dikelola
-Jumlah komunikasi krisis yang telah dikelola -Komunikasi krisis merupakan komunikasi yang betujuan untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra... -
Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan...
Pelaksanaan Bimtek Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak kepada Perangkat Daerah. lembaga yang memiliki Layanan Kualitas Keluarga merujuk pada... -
lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota...
Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/ kota yang mengacu pada pedoman teknis... -
Strategi Komunikasi Publik yang disusun
-Perhitungan Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun - strategi komunikasi memuat: a. tujuan komunikasi b. analisis situasi lingkungan internal dan c. pemetaan isu dan... -
Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau
Laporan Isu publik memuat isu sektoral yang sedang berkembang di masyarakat dengan kategorisasi isu: Polhukam, PMK, Perekonomian, Maritim dan Investasi 2. Mengolah isu publik... -
Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi...
Layanan perempuan korban kekerasan meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan... -
Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan
Jumlah usulan Musrenbang Desa/Kelurahan yang diverifikasi oleh Kecamatan -
Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah -
Peserta Musrenbang Provinsi
Jumlah Peserta Musrenbang Provinsi. Musrenbang Provinsi adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. -
Peserta Konsultasi Publik
Jumlah peserta yang mengikuti Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD -
Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Jumlah perangkat daerah yang mengikuti forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan... -
Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen...
Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk... -
Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen...
Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk... -
Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen...
Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk... -
Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen...
Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk... -
Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen...
Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk...