-
pelaku usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan...
Data pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diawasi pengawas perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota... -
Lokasi Pembudidayaan Ikan yang diawasi Pada Wilayah Sungai, Danau, Waduk,...
Data Lokasi pembudidayaan ikan yang diawasi pengawas perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Sesuai... -
Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota,...
Pengawasan ekstraksi garam adalah pengawasan kesesuaian standar perizinan berusaha terhadap kegiatan usaha produksi garam dengan penguapan air garam lainnya di... -
Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang tersedia dan terbentuk
1) SDM Pengawasan Sumber daya perikanan terdiri dari Pengawas Perikanan dan Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Perikanan. 2) Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil... -
Peta rawan pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan...
Peta rawan pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam... -
Kasus pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di...
Data kasus pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam... -
Kapal perikanan yang diawasi dalam kegiatan penangkapan ikan
Data kapal perikanan yang diawasi dalam kegiatan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota. -
Kapal Pengawas Perikanan Yang Diadakan
) Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang 2) Operasi kapal pengawas perikanan adalah... -
Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun
1) Prasarana pengawasan sumber daya perikanan yang selanjutnya disebut Prasarana Pengawasan adalah fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengawasan yang terdiri dari lahan,... -
Sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang...
1) Sanksi administratif bidang perikanan izin kabupaten/kota diterapkan terhadap pelanggaran kesesuaian kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dan perizinan berusaha sektor... -
Kapal Pengawas Perikanan Yang Dirawat
1) Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang 2) Operasi kapal pengawas perikanan... -
Hari Operasi Kapal Pengawas Perikanan
Operasi kapal pengawas perikanan adalah operasi pengawasan menggunakan kapal pengawas perikanan di daerah operasinya baik dalam bentuk operasi mandiri, bersama, terkoordinasi... -
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan/atau pendampingan untuk nelayan kecil
&Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan/atau pendampingan untuk nelayan kecil& -
wadah pembudidayaan ikan
wadah budidaya merupakan tempat atau sarana untuk memelihara dan mengembangkan suatu komoditas perairan seperti ikan, rumput laut, dan lainnya untuk di budidaya -
unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha
Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha -
unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko
Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko -
unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai Skala Usaha
Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha -
unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai risiko
Jumlah pelaku usaha pemsaran hasil perikanan yang terbina sesuai risiko -
unit penyimpanan hasil produksi pembudidayaan ikan
Unit penyimpanan hasil produksi Pembudidayaan Ikan berupa bangunan yang memenuhi: a. persyaratan dan b. persyaratan dan standar sarana penyimpanan. -
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terkeloladan terselenggara
Jumlah TPI sesuai kewenangan Kab/Kota