-
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
Pemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda -
Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah
Dukungan anggaran dalam rangka penyelenggaraan persidangan atas penyelesaian perkara pidana pelnggaran Perda -
Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Kegiatan Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah -
Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada -
Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan...
Kegiatan Pembinaan/ Penyuluhan kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada -
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan...
Kegiatan Diklat Dasar Pol PP terdiri dari 1. Diklat Jabatan JFT dan Administrator 2. Diklat Fungsional bagi Pejabat Fungsional pengangkatan Pertama dari (CPNS) 3. Diklat... -
Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan...
Tim penilai angka kredit adalah tim yang menilai angka kredit Jabatan Fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional... -
Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota
Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan -
Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota
Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan -
Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota
Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan -
Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
BPBD Provinsi memfasilitasi BPBD Kab/Kota berkoordinasi dengan stakeholder terkait (Camat, Lurah, Kepala Desa, Fasilitator Kebencanaan dan Stakeholder lainnya) dalam penyediaan... -
Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
BPBD Provinsi memfasilitasi BPBD Kab/Kota berkoordinasi dengan stakeholder terkait (Camat, Lurah, Kepala Desa, Fasilitator Kebencanaan dan Stakeholder lainnya) dalam penyediaan... -
Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan...
Fasilitasi yang dilakukan BPBD Kabupaten/Kota untuk meningkatkan keterlibatan Lembaga non pemerintah : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan,... -
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan...
Kemampuan spesifik dari Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi dalam melaksanakan penangananan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis -
Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
Penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana sesuai peraturan ini yang ditetapkan oleh peraturan kepala daerah -
Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan...
Dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sesuai dengan Permendagri 59/2021 -
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Peningkatan kapasitas meliputi kompetensi, karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan kecakapan yang dimiliki aparatur sesuai dengan standar... -
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
Fasilitasi yang dilakukan BPBD Kabupaten/Kota untuk memastikan tertanganinya pasca bencana meliputi Sektor : Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman, Ekonomi, Sosial dan Lintas... -
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
Kemampuan spesifik dari Aparatur SDM BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk menyusun dokumen... -
Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
BPBD Provinsi memfasilitasi BPBD Kab/Kota berkoordinasi dengan stakeholder terkait (Camat, Lurah, Kepala Desa, Fasilitator Kebencanaan dan Stakeholder lainnya) dalam penyediaan...
Du kan også tilgå dette register med API (se API-dokumenter).